Selamat Datang

Selamat Datang

Miniatur Negara Kampus yang Sedang Tidak baik-baik Saja


Picture by : eko wahyudi (bpmedia)

Oleh: Rangga Prasetya Aji Widodo*


Bila handphone kita kehabisan pulsa, tidak segera diisi hingga sekian bulan, yang terjadi adalah kartu perdana kita masuk masa tenggang. Kalau masih saja dibiarkan, kartu perdana itu akan hangus dan tidak aktif.


Hal sama berlaku pada kondisi kampus kita sekarang. Kampus kita sedang mengalami defisit pulsa--dalam hal ini: kepala yang kaya akan Sumber Daya Pikiran (SDP). Sehingga, yang jadi korban adalah konsep miniatur negara kampus yang sudah dilestarikan puluhan tahun lamanya, kemudian vakum karena sivitas akademika kita berisi orang-orang yang kehabisan pulsa.


Kondisi terbaru, miniatur negara kampus kita sudah masuk masa tenggang. Digantikan oleh konsep-konsep, budaya-budaya baru buatan pejabat akademisi kampus yang semakin kita ikuti, ternyata justru semakin membingungkan dan tidak cocok diterapkan dalam kampus.


Sebelum beranjak lebih jauh pada pembahasan berikutnya, saya ingin menyelesaikan dahulu pemahaman soal miniatur negara kampus, agar semua clear dan tidak ada kesalah-pahaman pada benak pembaca sekalian. Baik, mari kita mulai.


Kampus adalah miniatur negara. 

Kampus adalah replika sederhana, bentuk simple, atau turunan dari keseluruhan konsep negara yang kompleks. Bagian apakah yang sama antara kampus dan negara? Bagian yang sama adalah: struktur konstitusi/negara, bisa juga disebut suprastruktur.

Kalau bicara struktur negara, ada dua pembagian: infrastruktur dan suprastruktur. Untuk infrastruktur (hardware: seperti monitor, CPU, keyboard, mouse, prosessor, dsb) berkaitan dengan bangunan, fasilitas negara, bagian material dalam negara yang terlihat jelas oleh mata telanjang, untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan masyarakat.


Sedangkan, suprastruktur (software: operating system (OS), BIOS, aplikasi seperti browser, paint, wordpad, dsb) merupakan komponen negara yang sifatnya halus, smooth, seperti Sumber Daya Manusia (SDM),  jabatan, kebijakan, pelayanan, undang-undang, dan sebagainya yang bertugas mengatur jalannya negara dengan baik.


Miniatur negara kampus memiliki kesamaan dalam hal suprastruktur negara. Bila kita pernah mendengar tokoh bernama John Locke, beliau sempat membuat konsep mengenai trias politica, yang kemudian disempurnakan oleh Montesque. Lalu diterapkan pada negara-negara demokrasi seperti United State of America (USA), Norwegia, Denmark, Australia, Republik Ceko, Jepang, Indonesia, dan lain-lain.


Terdiri dari tiga pilar dalam menjalankan negara: legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas undang-undang). Tiga pilar itu yang juga diadopsi oleh kampus, yang kemudian disebut dengan miniatur negara. Semacam replika kecil dari sebuah negara yang demikian kompleks.


Dalam tulisan ini, saya tidak membahas organisasi mahasiswa apa saja yang termasuk dalam legislatif, eksekutif, atau justru bertanya: yudikatifnya berada di mana? Bisa teman-teman telusuri sendiri dari berbagai referensi yang bertebaran di perpustakaan.


Namun, yang saya persoalkan, banyak dari organisasi mahasiswa yang sudah tidak berjalan sesuai konsep ideal miniatur negara kampus. Memang contohnya apa? Banyak, bisa dicari sendiri. Salah satunya, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang digadang-gadang menjadi pilar keempat demokrasi kampus--media sebagai pengawal kebijakan dan wadah aspirasi sivitas akademika, kadang diperlakukan aneh oleh dekanat atau rektorat.


Banyak kesalahan pada sistem, kebijakan, administrasi, atau apapun yang ada dalam kampus, semakin lama justru dibiarkan dan ditoleransi, hingga akhirnya membawa kampus berlayar semakin jauh dari idealnya miniatur negara. Sumber Daya pikiran (SDP) yang saya sebutkan di awal, perlahan defisit dan kekurangan asupan literasi yang menyehatkan.


Fenomena baru yang kita temui tempo waktu, banyak dilakukan pejabat akademik yang kehabisan pulsa. Misalnya, membuat budaya kekeluargaan atau doktrinasi bahwa dosen/dekan/rektor adalah orang tua mahasiswa, mahasiswa tidak boleh demo pada dosen/dekan/rektor.


Atau juga, tidak boleh mengkritik karena kita harus menjaga nama baik kampus, dengan menerapkan sistem akademik yang membatasi ruang gerak organisasi mahasiswa lantas menambah jam belajar di kelas perkuliahan, dan berbagai keculasan lainnya. Miniatur negara kampus benar-benar kehabisan pulsa dan masuk masa tenggang.


Kasus Politeknik Perkapalan Negeri Pangkep (PPNP) yang terkena kebijakan Revolusi Politeknik (Revpol), pembekuan 8 (delapan) organisasi mahasiswa juga merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang masih belum sempat terselesaikan. Perlu dikawal dan rajin dilempar untelan kertas agar kebijakan itu tidak semakin menjadi.


Kasus cerita pendek LPM Suara Universitas Sumatra Utara (USU) juga contoh berikutnya dari kesewenang-wenangan pejabat birokrasi yang lupa, bahwa mahasiswa juga ikut berperan menjalankan dan mengawal demokrasi dalam miniatur negara kampus. Mahasiswa bebas memproduksi karya, tanpa dibatasi kalimat apapun, karena sastra memang tidak ada yang bisa membatasi.


Kasus LPM Alam Tara, Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), UIN Sunan Ampel Surabaya tempo waktu, juga termasuk kategori ini. Dengan menambahkan LPM Alam Tara dalam struktur Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan mengganti nama menjadi Devisi Alamtara. Pimpinan Umum (PU) disebut sebagai Koodinator Devisi. Kenapa Fakultas tidak membuat Humas sendiri saja?


Kasus pelecehan seksual mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) ketika menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui pelaporan BPPM Balairung, hilang tak bisa diendus karena alasan menjaga nama baik kampus. Sepertinya, tidak akan cukup kita tuliskan semua.


Mari kita simpulkan: Miniatur negara kampus kita sedang tidak baik-baik saja, benar-benar masuk dalam masa tenggang, kampus butuh diisi pikiran-pikiran baru yang menyehatkan dan ideal. Agar tidak semakin korup serta membingungkan.


Dari banyaknya kasus tersebut, setidaknya kita bukan orang-orang yang kehabisan pulsa, apalagi semakin memperburuk keadaan. Kita adalah orang-orang, yang justru akan mengisi ulang pulsa tersebut, agar konsep miniatur negara kampus tidak hangus dimakan kegagalan birokasi dalam membudidayakan pikiran sehat dan ideal di kampus. Setuju?


*Penulis adalah Sekjend PPMI DK Surabaya Periode 2019-2020



Surabaya, 29 Juni 2019

Belum ada Komentar untuk "Miniatur Negara Kampus yang Sedang Tidak baik-baik Saja"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel