Selamat Datang

Selamat Datang

Ketika Pers Mahasiswa Bisa Menafkahi Dirinya Sendiri




Sumber: search.google.com

Oleh: Rangga Prasetya Aji Widodo*

Masih teringat dengan baik, seminar yang diadakan LPM Arrisalah, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) saat pelantikan pengurus 2019-2020, pada Rabu, 27 Maret 2019, berlokasi di Gedung Self Acces Center (SAC) UIN Sunan Ampel Surabaya. Bertema Meneropong Panggung Persma Masa Kini, pemateri Tsanin A. Zuhairy dari santrinews.com dan Eben Haezer, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya.

Yang menarik, Eben Haezer, dapat membaca kelemahan pers mahasiswa (persma) yang tergantung pada aliran Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dekanat, rektorat, atau justru sesama organisasi mahasiswa sendiri seperti: Senat Mahasiswa (Sema), Garis Besar Harian Organisasi (GBHO) dan/atau Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sehingga, ruang gerak produk jurnalistik persma terbatasi.

Sebelumnya, kita perlu mengetahui ada dua jenis organisasi secara umum. Pertama, profit, orientasi mencari keuntungan. Kedua, non-profit, menomor-duakan debit uang yang masuk dalam rekening organisasi, bergerak secara volunteer (suka relawan), dan tempat berproses menambah pengalaman/pelajaran anggotanya. Kita semua tahu bahwa persma masuk dalam kategori organsiasi non-profit.

Kondisi itu menjadi faktor persma tidak bisa bekerja, bergerak, berkarya utuh sesuai idealisme jurnalistik. Persma terlihat canggung (atau mendapat intervensi dari kampus?) ketika mengkritik dekanat, rektorat, atau berbagai komposisi kampus yang mengandung unsur tidak ideal dan merugikan mahasiswa. Akhirnya, persma secara struktur dan lembaga memang ada, namun jurnalisme di dalamnya meninggal, pilar keempat demokrasi kampus hilang.

Selama masih bergantung anggaran dari dekanat atau rektorat, berbagai pelanggaran terhadap persma akan terus terjadi. Seperti, pembredelan produk jurnalistik kampus, pembungkaman wartawan, pembekuan organisasi (Politeknik Perkapalan Negeri Pangkep (PPNP), 8 (delapan) organisasi mahasiswa dibekukan karena kebijakan Revolusi Politeknik (Revpol)).

Termasuk, peleburan struktur (LPM Alam Tara, Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi Department Alamtara di bawah struktur Dema FPK), kekerasan fisik (dilakukan Ormas Pemuda Pancasila atas jurnalis LPM Siar UKMP UM), bahkan pembubaran struktur (LPM Suara Universitas Sumatra Utara (USU) pembubaran struktur lama dan pembentukan struktur baru dari Rektor).

Atau mungkin, LPK Gema Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi salah satunya, karena Pimpinan Umum (PU) LPK Gema dipegang oleh Dosen. Selain itu, LPM Reaksi dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) juga menjadi replika pembicaraan kita, tentang pembatasan produk jurnalistik yang diterbitkan, adanya intervensi konten berita dari pegawai kampus. Sekali lagi, kenapa harus merebut lahan belajar mahasiswa?

Bicara kasus, tidak cukup satu tulisan, karena terus berdatangan setiap waktu. Mari kita mulai berpikir sedikit futuristik dari pertanyaan: bagaiamana apabila pers mahasiswa bisa menghidupi dirinya sendiri? Tidak bergantung anggaran dekanat atau fakultas. Mari kita jawab bersama:

Paling utama, persma perlu berpikir ulang soal mendapatkan uang. Dalam arti, untuk membiayai secara mandiri kerja jurnalistik agar optimal, bukan menimbun keuntungan personal organisasi. Bagi organisasi besar, mendapatkan uang dapat melalui mengirim proposal kerjasama media partner dan sponsor, donasi pengurus dan alumni, atau berjualan. Itu untuk organisasi besar.

Sedangkan, untuk organisasi yang berumur jagung, lebih memungkinkan berjualan. Bisa menjual barang atau kompetensi. Menjual barang perlu modal, kalau memang ada, bisa memakai cara ini. Sedangkan, bila modal masih kosong, bisa memulai dari menjual kompetensi.

Artinya, persma perlu memiliki kompetensi yang bisa dijual. Untuk memiliki kompetensi, tidak ada cara lagi selain berlatih, masuk program kerja BP Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam AD/ART: (3) Menyusun sebuah konsep dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pers mahasiswa.

Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, apa yang terjadi bila pers mahasiswa bisa membiayai dirinya sendiri? Persma akan menjadi media alternatif yang ikut bersaing dengan media lainnya. Tidak bergantung kampus. Persma bisa bekerja optimal, mengawal kebijakan kampus tanpa khawatir, mengikuti isu-isu regional atau nasional juga boleh-boleh saja, asal masih dalam koridor Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers yang berlaku, kendati belum mempunyai legalitas hukum dari Dewan Pers. Namun, bila persma sudah menjadi media alternatif, kira-kira apa yang akan terjadi lagi?

*Penulis adalah Sekjend PPMI DK Surabaya Periode 2019-2020

Surabaya, 01 Juli 2019

Belum ada Komentar untuk "Ketika Pers Mahasiswa Bisa Menafkahi Dirinya Sendiri"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel