Selamat Datang

Selamat Datang

Mediasi Berujung Hilangnya Perijinan Kegiatan


Setelah terjadi pembubaran oleh pihak keamanan kampus terhadap kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh LPM Teropong (09/10/2019), pihak kemahasiswaan memanggil perwakilan dari pihak LPM pada Kamis (10/10/2019) lalu.

Dari situ dilakukan pembahasan mengenai klarifikasi dari kedua belah pihak, baik birokrasi kampus maupun LPM. “LPM Teropong mengadakan diskusi bertemakan "Framing Media dan Hoaks", dan diskusi tersebut masih linier dengan kerja jurnalistik kami” – pemaparan Naufal, Pimpinan Umum LPM Teropong.

Pemilihan tema ini karena isu tersebut sedang menjadi isu yang populis di pelbagai media dan dalam diskusi tersebut telah jelas dituliskan bahwa undangan diperuntukkan untuk mahasiswa PENS. Namun untuk penyebaran masif informasi diskusi, secara kontrol terlepas dari pengawaasan LPM (lihat postingan Instagram Teropong PENS). “Kalian mengundang narasumber dari luar kampus kan? Target Operasi yang kemarin datang, itu kan pasti diundang” – tanya Pak Anang Budikarso, Wadir III Bidang Kemahasiswaan.

Dari pihak LPM menyangkal bahwasanya Anindya Shabrina (yang diduga target operasi
oleh birokrasi kampus) hadir dalam diskusi untuk menjadi narasumber. Namun LPM mengundang
mahasiswa dari Papua untuk hadir memaparkan kondisi di kampung halamannya.

Hal ini didasari karena mahasiswa Papua tersebut masih berkomunikasi langsung dengan keluarganya di Papua, sehingga mereka bisa menceritakan dengan perspektif mereka, agar peserta diskusi bisa
mengkorelasikan apakah yang terkabar oleh media sudah sesuai fakta lapangan atau belum.

Itu juga yang menjadi bahan kajian untuk LPM Teropong tentang bagaimana framing yang dilakukan
media saat ini, dan harapannya anggota lembaga pers mahasiswa yang masih punya idealisme bisa
teredukasi akan hal itu.

Hal tersebut mengakibatkan pemutusan izin untuk berkegiatan oleh pihak kemahasiswaan
kepada LPM Teropong. Kemudian pihak birokrasi mempermasalahkan penggunaan kata PENS pada nama lembaga Teropong.

Padahal PENS merupakan bentuk representasi dari anggota yang bernaung dalam lembaga ini. “Sebelumnya kalian dari perwakilan Teropong kan waktu itu, kamu sama Rizky, menghadap saya.

Pada waktu itu sudah saya terima dengan baik. Dan kamu juga sudah menjelaskan kalau kalian adalah komunitas yang ingin menggunakan fasilitas dan berkegiatan di kampus PENS” ungkit Pak Novian Fajar, Kanit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa.

Pihak kemahasiwaan menyayangkan tidak adanya surat ijin dari LPM yang akan
melakukan kegiatan diskusi dan memanfaatkan sarana prasana kampus. ”Di PENS itu ada aturan
teknis mengenai pengadaan kegiatan di kampus PENS. Di awal tahun 2019 kita sudah mengundang perwakilan ormawa untuk membahas mengenai SOP kegiatan. Terlepas anda sebagai lembaga Teropong, tapi anda juga mahasiswa PENS” tutur Pak Ruhul, Manajemen PENS.

Secara aturan, LPM Teropong melanggar PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA NOMOR 2389.01 TAHUN 2016 Pasal 5 ayat (1). Hal ini tidak disangkal oleh pihak LPM Teropong.

Informasi mengenai diskusi sebelumnya sudah mengudara melalui akun resmi media LPM
Teropong yaitu LINE, Twitter, dan Instagram. Pada kiriman tersebut ditekankan bahwa undangan
diskusi diperuntukkan untuk mahasiswa PENS.

Akan tetapi untuk pihak dari luar kampus yang akan hadir dalam diskusi diluar kontrol pihak LPM karena berita tersebar lewat media daring. Adanya pihak aparat yang mendatangi kampus sebelumnya diluar perkiraan dari pihak LPM.

“ Masalah pertama itu di perijinan, kenapa kalian tidak mengikuti kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kedua, ada alumni yang masuk dan membawa TO. Dari pihak security kan punya
prosedur, siapapun pihak luar yang masuk harus lapor. Ketiga, attitude kalian yang
menertawakan security ketika diskusi dibubarkan.” Tegas, Pak Novian Fajar.

Dalam hal ini, pihak LPM masih berada di Pos Satpam ketika ada pensterilan tempat diskusi, jadi maksud menertawakan disini bisa jadi adalah bentuk kekecewaan dari peserta diskusi yang harus
dibubarkan.

Dari dialog tersebut, pihak birokrasi menegaskan bahwa LPM Teropong dilarang
berkegiatan di dalam kampus dan menggunakan sarana prasana yang berhubungan dengan
kampus serta penghapusan kata PENS pada penamaan LPM.

Meski tidak menyangkal kesalahan yang dilakukan, LPM Teropong tetap menerima sanksi yang berat. Keputusan tersebut masih belum jelas hingga kapan, seperti yang diujarkan oleh Pak Novian Fajar, “Untuk waktu masih belum ada keputusan. Mungkin ada informasi lagi, tapi gatau kapan.”

Belum ada Komentar untuk "Mediasi Berujung Hilangnya Perijinan Kegiatan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel